SUKADANA — Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung diminta memverifikasi akses setiap keluarga penerima manfaat terhadap seluruh program perlindungan sosial, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS Kesehatan, hingga bantuan Sembako. Instruksi ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat berdialog dengan warga Labuhan Ratu, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).
Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, pertemuan P2K2 yang rutin digelar pendamping harus menjadi momen untuk memastikan tidak ada satu pun keluarga penerima manfaat (KPM) yang terlewat dari program pemerintah. “Kami minta setiap pertemuan P2K2, yang pertama dicek itu apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum. KIP, KIS, BPJS, Sembako, PKH, dan semuanya harus dipastikan tidak ada yang terlewat,” ujarnya di hadapan warga.
Verifikasi Kepesertaan BPJS dan KIP
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menyoroti masih adanya KPM yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Ia meminta pendamping segera mendata dan memverifikasi persoalan tersebut agar hak masyarakat bisa dipulihkan.
“Kami minta persoalan yang ada seperti tidak aktifnya BPJS Kesehatan dan lainnya, agar segera didata dan diverifikasi oleh pendamping PKH, agar hak masyarakat dapat dipulihkan,” kata Rahmat Mirzani Djausal dalam dialog di Kecamatan Labuhan Ratu.
Selain BPJS, ia juga meminta pendamping mencatat warga yang belum menerima KIP maupun bantuan pendidikan lain, termasuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada keluarga miskin yang terhambat akses pendidikannya.
Mayoritas Warga Berprofesi Buruh Tani
Dialog tersebut digelar dengan keluarga penerima manfaat yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Gubernur mendengarkan langsung keluhan warga, utamanya terkait kesulitan ekonomi dan jaminan sosial yang belum dirasakan secara menyeluruh.
Para pendamping PKH diminta lebih proaktif menjangkau kelompok ini, bukan hanya menunggu laporan dari warga. Pendataan yang telaten dinilai penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada KPM yang jatuh dari daftar.
Anak KPM Berprestasi di Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak keluarga penerima manfaat memanfaatkan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Program ini disebut sebagai peluang meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dari pertemuan tersebut terungkap dua anak dari keluarga PKH sudah bersekolah di Sekolah Rakyat. Salah satunya bahkan meraih prestasi juara tingkat provinsi pada cabang olahraga karate.
“Kalau anak-anak sekolahnya bagus, nanti bisa kuliah dan masa depannya menjadi lebih baik. Tujuan akhirnya adalah keluarga kita semakin sejahtera,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menekankan bahwa pendidikan menjadi kunci keluar dari kemiskinan. Karena itu, pendamping diminta tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan tunai, tapi juga memastikan anak-anak KPM terus bersekolah dan mengembangkan potensi.
Arahan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pendekatan perlindungan sosial yang terintegrasi, bukan sekadar membagikan bantuan secara parsial.
