LAMPUNG — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat 4,65% pada 2026, level terendah yang mendekati capaian 1994 sebesar 4,36%. Penurunan terjadi saat angkatan kerja Indonesia melonjak menjadi 155,41 juta orang, hampir dua kali lipat dibanding era 1990-an yang hanya 83,32 juta orang.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan capaian TPT 4,65% itu mencerminkan keberhasilan program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja. Angka tersebut mengacu pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Metodologi pengukuran mengikuti standar International Labour Organization (ILO) dan BPS, yakni persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja nasional.
Basis Angkatan Kerja Hampir Dua Kali Lipat dalam Tiga Dekade
Yang membuat capaian 2026 menonjol bukan semata angka persentasenya, melainkan ukuran populasi di belakangnya. Angkatan kerja Indonesia kini mencapai 155,41 juta orang, dibanding kisaran 83,32 juta orang pada era 1990-an.
Dengan basis sebesar itu, setiap penurunan satu poin persentase TPT setara dengan penyerapan ratusan ribu hingga jutaan pekerja baru. Haryo menyebut kemampuan menekan TPT di tengah lonjakan angkatan kerja sebagai bukti pesatnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.
Jejak Krisis: TPT 11,24% pada 2005 dan 7,07% saat Pandemi
Rekam jejak historis menunjukkan TPT nasional pernah menyentuh 11,24% pada 2005, periode ketika penyerapan tenaga kerja lesu dan ekonomi domestik tertekan. Pada 2020, pandemi COVID-19 mendorong TPT kembali naik ke 7,07%.
Penurunan bertahap dari 7,07% ke 4,65% menandai perbaikan indikator ketenagakerjaan seiring pemulihan ekonomi dan daya saing industri. Bagi pelaku pasar, tren ini relevan karena daya serap tenaga kerja yang kuat biasanya berkorelasi dengan permintaan domestik yang terjaga — faktor yang menentukan prospek emiten sektor konsumsi dan ritel.
Fokus Pemerintah Bergeser ke Kualitas, Bukan Sekadar Angka
Pemerintah tidak memandang TPT rendah sebagai titik akhir. Haryo menegaskan prioritas berikutnya adalah kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasi, upskilling, dan peningkatan utilisasi industri.
"Fokus kita bukan hanya mempertahankan angka pengangguran di tingkat rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat," kata Haryo dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyebut pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Angka 4,65% memang mendekati rekor 1994, tetapi perbandingan antar-era perlu dibaca hati-hati. Struktur ekonomi Indonesia pada 1994 didominasi sektor padat karya dan pertanian, berbeda dengan komposisi 2026 yang lebih bergantung pada jasa dan industri pengolahan.
Kualitas lapangan kerja — status formal versus informal, tingkat upah, dan kesesuaian dengan jenjang pendidikan — menjadi variabel yang menentukan apakah penurunan TPT benar-benar berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah menyatakan komitmennya memastikan hal itu melalui program pelatihan dan peningkatan utilisasi industri.
