LAMPUNG — Penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp 294,6 triliun per 27 Oktober 2026, melampaui total realisasi sepanjang 2025 yang sebesar Rp 275,8 triliun. Sebanyak 4,24 juta debitur telah menerima pembiayaan dari lima skema yang dirancang mendukung Asta Cita. Porsi KUR terhadap kredit UMKM naik menjadi 30,6%, lebih dari dua kali lipat dibanding 2019.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi itu dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (1/11/2026). Capaian tersebut diraih kurang dari sebelas bulan, sehingga laju penyaluran tahun ini lebih cepat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kontributor terbesar. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp 265,9 triliun, atau 90,1% dari target tahun ini. Sisanya berasal dari empat skema lain yang berjalan paralel.
Pemerintah menjalankan lima program pembiayaan yang dikaitkan dengan agenda Asta Cita. Masing-masing menyasar sektor berbeda, dari pangan hingga perumahan.
Sejak skema penjaminan KUR dimulai pada 2007, program ini bertransformasi menjadi subsidi bunga pada 2015. Perubahan skema memangkas suku bunga KUR dari 12% menjadi 6%.
Sejak 2015 hingga kini, penyaluran kredit program tercatat mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Angka itu menunjukkan skala program yang jauh lebih besar dibanding satu tahun realisasi.
Kualitas penyaluran dijaga dengan menempatkan 68% pembiayaan ke sektor produksi. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 2,14%, level yang masih terkendali untuk pembiayaan bersubsidi.
Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%. Pada 2019, porsi itu baru 14,7%. Kenaikan ini menandakan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah makin terbuka.
Airlangga menegaskan kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi. Menurutnya, program ini berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," ujar Airlangga.
Bagi pelaku usaha, plafon dan bunga yang tetap membuat KUR masih menjadi pilihan pembiayaan termurah di pasar. KPPS membuka akses bagi perempuan prasejahtera yang selama ini terkendala agunan.
Bagi investor, percepatan penyaluran kredit program berdampak langsung ke bank penyalur, terutama bank BUMN yang memegang porsi besar KUR. Volume kredit yang tumbuh menopang pendapatan bunga, meski margin tertekan karena bunga bersubsidi.
Pemerintah menargetkan Kredit Program Perumahan menembus Rp 50 triliun ke depan. Integrasi data dan digitalisasi penyaluran juga akan diperkuat agar pembiayaan produktif menjangkau lebih banyak debitur.
"Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program," kata Airlangga, seraya menekankan pentingnya kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan.