BANDARLAMPUNG — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 37.277 ton kepada 1.242.582 penerima manfaat di Provinsi Lampung. Bantuan ini diberikan sekaligus untuk alokasi tiga bulan: Juli, Agustus, dan September. Setiap kepala keluarga menerima total 30 kilogram beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyaluran ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. "Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu. Kami memberikan bantuan pangan berupa beras langsung untuk tiga bulan, sekaligus menjadi hadiah perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin agar masyarakat menengah ke bawah terbantu," ujarnya di Lampung Tengah, Rabu.
Mekanisme penyaluran dilakukan dengan pemberian 10 kilogram beras per bulan kepada setiap penerima manfaat. Akumulasi total yang diterima warga mencapai 30 kilogram untuk periode tiga bulan.
Secara nasional, program ini menyasar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Lampung menjadi salah satu provinsi dengan alokasi penyaluran yang berjalan sesuai target.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kampung Mekar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Ahmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Pertanian meninjau langsung proses distribusi. Sebanyak 17,43 ton beras telah disalurkan di kampung tersebut kepada 581 penerima manfaat.
Total alokasi untuk Kabupaten Lampung Tengah mencapai 5.620 ton beras yang diperuntukkan bagi 187.359 penerima manfaat. Angka ini menjadikan Lampung Tengah sebagai salah satu kabupaten dengan penerima bantuan pangan terbesar di provinsi tersebut.
Penyaluran bantuan beras dijadwalkan rampung sesuai kalender distribusi yang ditetapkan pemerintah pusat. Bulog memastikan stok beras di gudang-gudang wilayah Lampung mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran hingga akhir September.
Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Warga yang berhak menerima bantuan telah terdaftar dalam data penerima manfaat yang diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.