BANDAR LAMPUNG — Angka pengangguran terbuka di Lampung yang masih tinggi mendorong Pemprov mencari terobosan baru. Salah satunya dengan memperluas akses pendidikan dan kerja ke luar negeri, tidak hanya ke Jepang yang selama ini menjadi tujuan utama, tetapi juga Korea Selatan dan Taiwan.
Dalam rapat tersebut, Asparindo Institute dan KOLA Korea Eduwork memaparkan bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi penurunan jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka celah bagi tenaga kerja terampil dan mahasiswa internasional untuk mengisi kekosongan tersebut.
Pemerintah Korea Selatan, melalui kebijakan Study Korea 300K, memberikan izin kepada mahasiswa asing untuk bekerja secara legal selama masa studi. Skema ini dinilai cocok bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat asal Lampung yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi internasional sekaligus pengalaman kerja profesional.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan bahwa potensi sumber daya manusia di provinsinya sangat besar, dengan 120 ribu lulusan SMA per tahun. Namun, daya tampung perguruan tinggi lokal masih terbatas.
“Harapan kita bukan hanya Jepang, tetapi juga Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Kita akan menyiapkan skema bagi peserta yang berminat agar dapat memilih negara tujuan,” ujar Jihan dalam keterangan pers yang diterima, Selasa.
Jihan menambahkan, Pemprov Lampung menyambut baik kerja sama ini dan siap menjajakinya lebih lanjut, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga sektor industri. “Yang perlu kita siapkan adalah sumber daya manusianya,” tegasnya.
Program Kelas Migran Vokasi ini dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. Selain menempuh pendidikan tinggi di Korea Selatan, peserta juga akan dibekali kompetensi bahasa Korea dan keterampilan kerja.
Beberapa target yang dikejar dalam program ini meliputi:
Melalui rapat evaluasi ini, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi internasional di bidang pendidikan. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi tersebut.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari program yang sudah berjalan sebelumnya. Pemprov kini tengah menyusun skema detail bagi calon peserta yang berminat mengikuti program ke Korea Selatan, termasuk persyaratan administratif dan biaya.