BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai langkah awal mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengikuti rakor dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Kepala BMKG memprediksi puncak kemarau ekstrem akibat El Nino terjadi pada Juli hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi berada di bawah kondisi normal, meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.
Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah konkret yang disarankan meliputi penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dalam rakor, Kepala Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, memaparkan potensi kekeringan yang akan terjadi. Ia meminta kepala daerah segera memetakan sumber air baku yang bisa dimanfaatkan saat kekeringan tiba.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Materi sosialisasi mencakup penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak ini.
Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, risiko terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian diharapkan dapat ditekan. Pemerintah memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak perubahan iklim melalui berbagai langkah strategis yang telah dirancang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)